“ Menjadi Pengemis Di Tanah Leluhur “

Warga Kampung Kompak Banjaran :

“ Menjadi Pengemis Di Tanah Leluhur “

 

Darwis >> Langkat

 

Derai air mata masih saja mengalir di Kampung Kompak Banjaran, Kelurahan Hinai Kiri, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Sejak tempat tingal dan tanah mereka dirampas oleh perkebunan ratapan anak kecil yang minta dimasukan sekolah kepada orang tuanya, hingga orang tua yang meratapi kemiskinan hidufnya yang tak mampu menyekolahkan dan menyenangkan keluarga sering terdengar bahkan seperti sembilu menghiris hati.

 

Kemiskinan hiduf yang dialami warga Kampung Kompak Banjaran, bukanlah karena mereka malas bekerja atau cuma inggin berpangku tangan saja melewati hari-hari ini. Tapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa sejak tanah peninggalan, kakek dan orang tua mereka diambil oleh pihak perkebunan disana. Kalau dulu mereka setiap harinya pergi kepasar untuk menjualkan hasil tanaman dan membawa pulang barang belanjaan dari pasar untuk dimakan bersama, namun sekarang tidak lagi. Mereka tak ubahnya “ pengemis ditanah sendiri.

 

Tanah yang pernah ditanami dengan berbagai jenis tanaman keras dan musiman itu kini telah berubah wajah. Diatas tanah peninggalan leluhur tersebut telah tumbuh ribuan pohon kelapa sawit milik perkebunan yang setiap harinya dijaga ketat oleh pria-pria berwajah garang. Tak terdengar lagi gelak tawa anak-anak bermain ditempat itu. Rumah mereka yang dulu pernah berdiri dilokasi ini juga telah rata dengan tanah. Bahkan, puing-puing tempat tinggal itu sudah tidak ada lagi yang tersisa, puluhan tahun lalu masih terasa betapa harmonisnya kehidupan warga ditempat ini. Puluhan kepala keluarga hiduf saling berdampingan.

 

Tapi sekarang mereka berada entah dimana, ada yang mengadu nasib dengan pergi merantau, ada yang menumpang dirumah kerabat dan ada juga yang menjadi penghuni ladang-ladang warga yang demi meneruskan hiduf. Seratusan KK (kepala keluarga) yang dulu tinggal ditempat ini hanya beberapa puluh diantaranya saja yang masih terus bertahan dan berupaya mengambil tanah orang tua mereka yang telah dirampas.

 

Tanah yang telah dihuni sejak tahun 30 an oleh leluhur mereka ini, mulai bergolak setelah dirampas oleh perkebunan. Pada tahun itu (30) an, ada sekitar 7 kepala keluarga (KK) yang menetap dikawasan Kampung Banjaran. Ketujuh orang inilah yang menjadi perintis awal atau yang membuka lahan tersebut. Kawasan yang dulunya rawa-rawa diubah menjadi ladang palawija.” Cerita Joko Sumeno (48) sekertaris KTMIM kepada POSMETRO di Polres Langkat kemarin seraya menambahkan dirinya merupakan putra Paino salah seorang perintis tanah tersebut.

 

Seiring dengan berjalanya waktu, kawasan inipun berubah menjadi satu perkampungan yang dinamakan Kampung Kompak Banjaran. Puluhan keluarga telah menetap ditempat ini. Tapi kedamaian warga dikampung ini mulai terusik pada tahun 1971, ketika itu lahan pertanian warga di Buldozer oleh pihak perkebunan. Warga berupaya melakukan perlawanan, namun para penguasa dijaman itu mengunakan tangan-tangan besi untuk menghadang warga.

 

Berikutnya pada tahun 1972 pihak perkebunan kembali menghancurkan tanaman-tanaman penduduk. Dan pada tahun 1983 awal, pihak perkebunan (PT.Buana Estate) tidak cuma menghancurkan kawasan pertanian yang menjadi sumber kehidupan warga tadi, mereka juga menanam tanaman dihalaman rumah warga. Sikap arogan perkebunan tentu saja menimbulkan rasa tidak senang warga. Menyikapi hal tersebut, pihak perkebunan lalu mengundang beberapa orang tokoh masyarakat Kampung Banjaran untuk duduk satu meja membicarakan masalah ini.

 

Dalam pembicaraan itu pihak perkebunan berjanji akan mencarikan tempat yang lebih layak lagi kepada warga Banjaran sebagai tempat tinggal nantinya. Setelah bersepakat, ahirnya dicarilah tempat atau lokasi dimaksud. Ketika itu  warga akan dipindahkan di Kecamatan Hinai, namun setelah meninjau lokasinya, warga menolak tingal ditempat itu karena dirasa tidak layak. Selanjutnya tempat yang juga pernah di survei oleh masyarakat dan perkebunan di Desa Selotong, kali ini tempat ini juga dinilai tidak tepat oleh warga.

 

Karena tempat yang disuguhkan oleh perkebunan diangap tidak layak, maka warga masyarakat kampung Banjaran memilih tetap bertahan dilahan mereka itu. Dan pada tahun 1986, disinilah aksi kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang suruhan perkebunan mulai terjadi. Dengan alasan untuk melihat lahan atau tempat tinggal yang baru, 9 orang warga yang dituakan di kampung itu dijemput oleh pihak perkebunan.

 

Sembilan warga yang dijemput itu masing-masing, Sibunjoyo, Paino, Marjo, Sumohadi, Ismail, Hariono, Sagi KR, Saeran dan Sugiman. Ternyata mereka dijemput bukan untuk melihat lahan seperti yang disebutkan tadi, tapi mereka diboyong kepenjara di Gaperta. Ditempat ini kesembilan orang inipun mendapat penyiksaan. “ Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri orang tua saya (Paino) disiksa sama petugas di Gaperta, ketika itu saya datang untuk mengantarkan pakaian untuknya.” Ujar Joko Sumeno.

 

Karena tak tahan terus dipukuli, ahirnya kesembilan orang warga ini disuruh menandatangi surat yang tidak diketahui apa isinya. Selang beberapa hari kemudian, puluhan warga Kampung Kompak Banjaran dijemput oleh pihak PT.Buana Estate mengunakan bus karyawannya. Warga kemudian dibawa ke Gaperta melihat 9 orang warga yang telah ditahan. Setibanya di Gaperta, warga disuruh melihat mereka yang disiksa dan menandatangani sebuah surat . “ Kalau kalian tidak mau menandatangani surat ini, maka yang sembilan orang itu akan mati.” Ketus Joko Sumeno mengulang ucapan pihak Perkebunan ketika itu.

 

Merasa hiba melihat keluarganya diperlakukan seperti binatang, dengan berat hati warga membubuhkan juga tanda tangannya diatas secarik kertas kosong yang tidak diperbolehkan untuk dibaca. “ Begitu selesai menandatangi kertas tadi, warga diberikan uang yang besarnya berpariasi, ada yang diberi Rp.100 ribu, dan Rp.300 ribu. Selanjutnya warga diantar pulang kembali.

Diusir Waktu Lebaran

Sejak menandatangi surat tersebut, warga Kampung Kompak Banjaran tak ubahnya seperti orang yang menumpang dirumah sendiri. Untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, mereka sudah tidak diperbolehkan lagi. Tanah yang sebelumnya ditanami sayur-sayuran harus segera ditingalkan. Dan yang paling menghiris hati, dua hari menjelang lebaran Idul Fitri warga mendapat surat selebaran dari PT.Buana Estate yang bunyinya meminta kepada warga  untuk segera mengosongkan rumah mereka.

 

Disaat orang lain bergembira merayakan hari kemenangan umat muslim itu, saat itu jugalah warga kampung Kompak Banjaran kalang kabut mencari tempat tinggal. Tak seorangpun warga ditempat ini merayakan hari lebaran tersebut, warga disibukan dengan mengangkati barang-barang mereka. “ Kejadian itulah yang tidak pernah saya lupakan sampai kapanpun, ketika kami diusir dua hari menjelang lebaran.” Kenang Joko diamini warga lainya.

 

Perjuangan Joko dan warga lainya untuk mendapatkan kembali yang menjadi hak mereka memanglah teramat sulit. Apalagi ketika mata hukum lebih berpihak kepada pengusaha ketimbang orang-orang yang teraniaya seperti mereka. Beban itu kian bertambah lagi setelah 29 warga mereka ditahan Polres Langkat dengan berbagai sangkaan kasus yang dialamatkan.

 

Warga mengklaim berdasarkan SK Mendagri No 9/HGU/82/tanggal 25 Juni 1982 dan SK Gubsu No 2324/27-12/1982 tentang lahan warga yang masuk ke HGU PT Buana Estate adalah legal dan merekalah pemilik yang syah atas tanah seluas 70,3 Ha tersebut. Untuk itu masyarakat meminta kepada PT.Buana Estate agar mengembalikan hak mereka yang telah dirampas selama berpuluh-puluh tahun lamanya.

 

Bambang Hermawan Pejabat Pengurus Kebun PT.Buana Estate yang ditemui POSMETRO diruangan kerjanya beberapa waktu lalu mengatakan, berdasarkan alas hak yang dimiliki oleh PT.Buana Estate sesuai dengan Akte Notaris No.132 yang dikeluarkan Notaris Kusmulyanto Ongko tanggal 3 Oktober 1972. Surat Direktorat agraria Propinsi Sumatera Utara No.DA.III/3405.1383/81 tanggal 22 April tahun 1981.

 

SK Mendagri Cq Dirjen Agraria No.9/HGU/DA/82 tanggal 25 Juni 1982. Surat Gubernur Sumatera Utara Cq Direktorat Agraria Sumut No.593.7596/10/83 taggal 27 Oktober 1983. SK Mendagri Cq Dirjen Agraria No.SK.9/HGU/DA/82/A/33 tanggal 28 Juni 1984. Surat Mendagri Cq Dirjen Agraria No.593.41/4300/AGR tanggal 29 Juni 1984.

 

SK.HGU.No 80/HGUBPN/2004 tanggal 13 Oktober 2004 dan Sertifikat HGU No.1 tangal 23 Juni 2003 sebelum ahirnya HGU diperpanjang dan berahir pada tanggal 31 Desember 2032 mendatang jelas menyebutkan kalau lahan yang diklaim warga miliknya merupakan tanah perkebunan PT.Buana Estate. Bambang juga menguraikan secara singkat mengenai sejarah tanah tersebut.

 

Katanya, sebelum jatuh ketangan PT.Buana Estate, tanah tersebut merupakan milik N.V Tabak My tahun 1885 sampai tahun 1962 luas konsensi 4,387,75 Ha dalam peta HGU termasuk didalamnya tanah Banjaran. Selanjutnya pada tahun 1962 hingga 1966 perkebunan ini beralih dari tangan N.V Tabak ke PT. Sadang Mas luas HGU 1,911 Ha yang didalan HGU nya juga termasuk tanah Banjaran.

 

Beberapa tahun kemudian, PT. Sadang Mas mengalihkan lagi lahan tersebut ke Pt. Tjinta Radja. Sejak tahun 1966 hingga tahun 1972, lahan inipun dikuasai PT. Tjinta Radja yang didalam HGU nya juga termasuk tanah Banjaran. Seterusnya lahan seluas 1,825 Ha milik Pt. Tjinta Radja tadi dialihkan lagi ke PT. Buana Estate pada tahun 1972 sampai dengan saat sekarang ini. Dalam HGU nya juga disebutkan kalau tanah kampong Kompak Banjaran merupakan milik PT.Buana Estate.” Jelas Bambang. (darwis)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: